Agama/Adat Sumberdaya Konflik

Mengatasi konflik atas nama agama atau adat di Indonesia bukan perkara mudah. Konflik bernuansa agama atau adat melibatkan sistem kepercayaan para pihak yang tengah bertikai.

Kepolisian, sebagai lembaga terdepan dalam mengatasi konflik, seringkali kesulitan karena kewenangannya hanya membawa dasar hukum positif. Hukum positif seringkali dalam banyak kasus berbenturan dengan aturan agama dan adat tertentu.

 

 

 

Di lain pihak, benang konflik semakin kusut makala polisi jarang sekali bertemu dengan tokoh masyarakat atau agama untuk membicarakan cara dan strategi pemecahan konflik bernuansa agama atau adat. Umumnya polisi membicarakan konflik, khususnya bernuansa agama atau adat di lingkungannya. Kalaupun mengundang tokoh agama, sifatnya individual. Begitu juga sebaliknya, tokoh agama dan adat jarang bekerjasama dengan polisi secara formal dan setara dalam mengatasi dan mengantisipasi konflik agama dan adat yang ada.

Fakta inilah yang terungkap dalam workshop dan fasilitasi yang diselenggarakan Yayasan Paramadina dan Megister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) UGM, bekerjasama dengan Yayasan Manikaya Kauci, Bali. Kegiatan yang berlangusng pada Selasa hingga Rabu, 07-08 Juni 2011 di Denpasar itu, mengangkat tema “Polisi dan Masyarakat dalam Menangani Radikalisme (Kekerasan atas nama Agama dan Adat).” Kegiatan yang didukung oleh The Asia Foundation ini dihadiri oleh 30 orang peserta yang terdiri dari polisi, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa.

Dalam sambutannya, Ihsan Ali-Fauzi, salah satu fasilitataor, menyampaikan bahwa acara tersebut sepenuhnya milik peserta. Akan dibawa ke mana dan agenda apa yang akan dikembangkan sangat bergantung pada kebutuhan dan ide yang muncul dalam acara tersebut. Paramadina dan MPRK hanya membawa ide bahwa pertemuan antara polisi dan berbagai unsur masyarakat membicarakan isu agama dan adat sangat penting.

Kegiatan yang berlangsung di Denpasar ini disambut baik oleh Sang gede Sukowiarsa, Kasat Binmas Polresta Denpasar. Menurutnya, kegiatan ini sesuai dengan agenda polisi yang tengah diperkuat, yakni membangun partnership dengan masyarakat. Menurutnya, beberapa masalah bangsa terkait isu agama adalah krisis ideologi dan terorisme. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus diperkuat adalah keamanan dalam diri masing-masing. Artinya, pemolisian bukan hanya dilihat sebagai tugas polisi saja, tetapi juga tugas bersama antara lembaga kepolsiian dan berbagai unsur di masyarakat.

Di lain pihak, kepala Kesbang Denpasar, Wenten Suparlan, mewakili pemkot Denpasar, menyatakan bahwa di Bali tengah marak konflik dan kekerasan terkait adat dan agama. Kesbang hampir setiap hari menghadapi masalah terkait dengan adat. Ada kasus perebutan tapal batas, persoalan terkait kuburan dan masalah adat lainnya. Oleh karena itu, pertemuan antara polisi dan berbagai unsur masyarakat membicarakan isu agama dan adat akan sangat bermanfaat bagi perdamaian di lingkungan masyarakat.

Mengenali Konflik

Sebagai pengayaan pembuka, fasilitator mengajak peserta untuk mengenali hal-hal mendasar konflik. Hal-hal dasar konflik tersebut adalah situasi, sikap dan perilaku. Situasi yang melahirkan konflik biasanya datang dari kelangkaan. Kelangkaan jabatan, membuat orang berebut dan berkonflik. Kelangkaan perempuan cantik atau laki-laki ganteng membuat orang berkonflik.

Konflik akibat kelangkaan ini mengakibatkan perubahan pada sikap masing-masing orang yang berkonflik. Misalnya, saat bertemu biasanya menyapa. Karena konflik, masing-masing pihak canggung melakukannya. Kemudian, perubahan sikap, pada fase tertentu terjadi perubahan perilaku. Pada titik ini, tindak kekerasan, seperti pemukulan, perusakan atau sejeninya sudah masuk pada tataran perilaku dalam konflik.

Bagian lain yang penting dalam mengenali konflik adalah eskalasi. Pada bagian ini, peserta diajak melihat tahap-tahap konflik sehingga bisa berakhir menjadi aksi kekerasan. Tahapan-tahapan ini, kalau bisa diketahui sejak dini, dapat diredam. Dan, konflik tidak perlu berakhir menjadi aksi kekerasan. Tahapan tersebut terdiri dari: ketegangan laten, konflik terbuka, perebutan kekuasaan dan konflik kekerasan.

Pada ketegangan laten, fase ini baru memunculkan para pihak; masing-masing pihak tidak bisa berbicara bebas, mempetimbangkan pihak lain, dan terjadi pengerasan posis masing-masing pihak. Jika tahap ini sudah mengeras, maka tahapan berlanjut ke konflik terbuka.

Pada fase ini, yang terjadi adalah komunikasi antar pihak berhenti, setiap pihak hanya mendengarkan kelompoknya sendiri, kelompok lain sudah dianggap lawan, bahkan siapa saja yang netral dianggap lawan, dan mendukung tindakan abnormal.

Usai fase konflik terbuka berjalan, tahap selanjutnya adalah masuk pada tahap perebutan kekuasaan. Pada tahap ini masing-masing pihak menggunakn sumberdaya untuk berkonflik; menggunakan agama, budaya dan ideologi untuk berkonflik; mulai terjadi mobilisasi, mengajak pihak luar untuk masuk ke dalam arena konlfik, dan terjadi kekerasan terbatas serta sporadis.

Jika tahap perebutan kekuasaan sudah terjadi, maka tahap berikutnya segera lahir: konflik kekerasan. pada tahap ini yang biasanya terjadi adalah penggunaan kekerasan secara massal, pelanggaran HAM, perusakan, pembunuhan, dan akan muncul para pengungsi.

Konflik Agama/Adat

Kemudian, pada bagian lain workwshop ini, pola-pola konflik agama dan adat. Materi ini berharga sebagai pengetahuan mengenai model konflik agama yang ada di Indonesia. Sehingga model tersebut bisa dijadikan model untuk mengidentifikasi potensi konflik agama di Bali.

Dalam paparannya Ihsan menyampaikan berita baik antar bagi polisi dan kebebasan beragama. Ini hasil penelitian membaca Kompas dan kantor berita Antara mengenai konflik agama 1990-2008. Konflik agama maksudnya konflik yang membawa-bawa agama.

Datanya adalah 66 persen dari konflik keagamaan di Indonesia selama periode itu disalurkan dengan cara damai. Masih ada masalah ada 34 persen menyalurkan dengan cara kekerasan. Ini kabar baik karena yang dominan adalah aksi damai. Tantangan kita adalah bagaimana diarusutamakan agar aksi massa kembali ke jalur damai: demi, parpol, tablig akbar dan lain sebagainya.

Kemudian, tren konflik keagamaan. Aksi kekerasan, ditemukan pada masa rezim orde baru, trennya lurus di bawah. Pada masa transisi 1998 ada gejolak sampai tahun 2000-an. Dan Tahun 2000 sempat menurun. Dan, naik lagi pada tahun 2004.

Sementara itu, aksi damai merangkak naik dan semakin menonjol pada tahun 2006. Tahun 2006 aksi damai tinggi sekali. Pada tahun itu, terjadi beberapa kasus, misalnya Libanon, Goerge Bush datang ke Jakarta, dan sebagainya. Peristiw-peristriwa itu membuat aksi damai meningkat. Jadi, semakin ke sini, simpul Ihsan, aksi yang dilakukan masyarakat Indonesia adalah aksi damai. Aksi kekerasan ada, tetapi tidak dominan.

Konflik agama mirip dengan konflik adat, lanjut Ihsan. Kemiripannya adalah keduanya melibatkan keyakinan dan ideologi. Sehingga, sumber konflik bisa jadi tidak datang dari agama, tetapi agama atau adat kemudian masuk membingkai dan mengkotakkan konflik tersebut dalam kerangka agama atau adat yang berlaku.

Gagasan ini, dalam prosesnya, muncul dari salah satu peserta. Buda, salah satu peserta yang bekerja di LBH Apik Bali, mengungkap kasus yang tengah dia tangani dan melibatkan adat sebagai bingkainya. Kasus tersebut adalah seorang anak gadis berusia 14 tahun mendapat perlakuan pelecahan seksual seorang pria. Gadis tersebut kini tengah berbadan dua. Menurut KUHP, pria tersebut melakukan tindak kriminal murni. Dia harus mendapat hukuman sebagaimana sudah diatur.

Tetapi yang terjadi kini adalah pria tersebut menggunakan jalur adat sebagai langkah penyelesaian. Dia bisa bebas dari jeratan hukum positif atas nama sudah selesai dengan menggunakan adat sebagai penyelesaian. Di sini terluhat bahwa adat, sebagaimana juga agama, seringkali menjadi pembenar dari tindakan yang sesunguhnya melawan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, ke depan, mempertemukan antara polisi dan tokoh masyarakat secara berkala untuk berbagi informasi dan strategi sangat dibutuhkan. Seakin informasi dibagi bersama, semakin masing-masing pihak bisa memberi kontribusi berdasarkan peranan masing-masing untuk mengantidipasinya. Apalgi jika agama atau adat tidak lebih dari sumberdaya dalam memobilisasi massa dalam konflik. Bila polisi dan masyarakat bertemu dan bisa mengidentifikasi ketegangan di masyarakat, maka konflik tidak perlu menjadi kekerasan, apalagi dilabeli atas nama agama. []

 

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Catatan Diskusi Terbaru